Tampilkan postingan dengan label skripsi pertanian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label skripsi pertanian. Tampilkan semua postingan
SKRIPSI ANALISIS BIAYA DAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU GERGAJIAN (SAWN TIMBER) HUTAN RAKYAT
(KODE PRTANIAN-0002) : SKRIPSI ANALISIS BIAYA DAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU GERGAJIAN (SAWN TIMBER) HUTAN RAKYAT
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran sektor kehutanan dalam menghasilkan devisa, pendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pendukung sektor ekonomi terkait. Hasil devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan tahun 2005 mencapai US $ 2,405 juta yang terdiri dari kayu gergajian sebesar US $ 3 juta, kayu lapis lapis US $ 1.374 juta, Wood Charcoal US $ 24,5 juta, Vener Sheet US $ 9,3 juta, Particle Board US $ 5,3 juta, fiber board US $ 55,09 juta dan Pulp sebesar US $ 932,7 juta (DepartemenKehutanan, 2006). Industri penggergajian cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara, walaupun nilainya relatif kecil dibanding dengan produk kehutanan lainnya. Maka dari itu, pembangunan dan pengembangan industri penggergajian kayu menjadi penting untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu menunjang peningkatan perekonomian Indonesia.
Keberlanjutan industri penggergajian kayu tidak terlepas dari ketersedian bahan baku. Beberapa tahun belakangan terlihat bahwa ada ketidakseimbangan suplai bahan baku dari hutan dengan permintaan industri kayu. Menurut data Walhi dalam Departeman Kehutanan (2007), sebanyak 1.881 unit industri pengolahan kayu yang memiliki izin operasional dari pemerintah membutuhkan bahan baku kayu bulat sebesar 63,48 juta m3, sedangkan jatah tebang yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya 6,892 juta m3 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi gap yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan industri tersebut. Disisi lain dikhawatirkan akan ada aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti illegal loging untuk mencukupi kebutuhan permintaan bahan baku kayu sehingga mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran bahan baku tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat. Realisasi pembangunan hutan tanaman industri sampai tahun 2005 sudah mencapai 5,7 juta Ha, sedangkan realisasi pembangunan Hutan Rakyat sudah mencapai 1,2 Juta Ha (Departemen Kehutanan, 2006).
Pengembangan hutan rakyat juga merupakan langkah strategis dalam mencukupi kebutuhan bahan baku industi kehutanan. Pada tahun 2005, produksi kayu bulat sebesar 24,22 juta m3, dengan perincian dari kegiatan IUPHHK/HPH sebesar 5,72 juta m3, dari kegiatan IPK sebesar 3,61 juta m3, dari hutan tanaman sebesar 13,58 juta m3 dan dari hutan rakyat sebesar 1,31 juta m3 (Departemen Kehutanan, 2006). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 5,4 persen sumber bahan baku industri kehutanan berasal dari Hutan Rakyat. Langkah lain yang ditempuh, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Struktur Industri Kehutanan Indonesia yang Kompetitif dan Ramah Lingkungan. Hal ini terlihat dalam pengembangan struktur industri yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar Global. Usaha tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran bahan baku untuk keperluan industri tanpa mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan atau melakukan penutupan industri kayu, sehingga sangat diperlukan tindakan-tindakan penghematan bahan baku di tingkatan masing-masing undustri kehutanan yang berbahan baku kayu. Secara agregate tindakan penghematan ini dapat mengoptimal kebutuhan bahan baku, sehingga permintaan bahan baku kayu dapat ditekan.
Salah satu usaha pengoptimalan pemintaan bahan baku kayu adalah dengan meningkatkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan bahan baku di industri penggergajian kayu. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis biaya dan penetapan harga jual dari produk kayu gergajian tersebut. Dengan melakukan analisis tersebut sumber-sumber kegiatan yang inefisien dapat ditelusuri dan selanjutnya dilakukan tindakan ataupun kebijakan dalam mengatasi hal tersebut.
Penetapan harga kayu gergajian sangat dipengaruhi oleh besarnya korbanan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan proses produksi kayu gergajian. Maka dari itu sangat diperlukan pencatatan secara sistematis dan komprehensif setiap transaksi biaya selama daur produk kayu gergajian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk kayu gergajian dengan tepat dan teliti serta pengambilan kebijakan yang bersifat strategis terutama menyangkut biaya dalam rangka peningkatan efisiensi.
Hampir 90 % anggota Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan usaha kecil menengah (UKM) dan tidak memiliki hak pengusahaan hutan (HPH). Jumlah perusahaan yang terdaftar di (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) BRIK saat ini berkisar 1600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ketahun menurun. Pada tahun 2006 perusahaan yang aktif hanya hanya berjumlah 602 perusahaan (Departemen Kehutanan, 2007).
CV X merupakan salah satu perusahan UKM yang bergerak dalam memproduksi kayu gergajian dengan bahan baku kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat. Perusahaan ini berdiri awal Juni 2007 (dengan umur enam bulan pada saat penelitian dilakukan).
1.2 Perumusan Masalah
Dalam penetapan harga kayu gergajian tergantung pada alur produksi kayu gergajian yang berimplikasi terhadap besar atau kecilnya korbanan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, biaya yang terserap dalam proses produksi kayu gergajian adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overheadpabrik dan biaya-biaya yang bersifat penunjang proses produksi. Kadangkala pada perusahaan penggergajian kayu berskala kecil (penggergajian kayu rakyat) tidak terlalu memperhatikan sistem akutansi yang lazim, proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seringkali mengabaikan pencatatan biaya overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen harga jual produk yang ditetapkan. Konsekuensi dari hal di atas adalah kurang telitinya penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan, sehingga sulit melakukan pengendalian dan perencanaan dan pengambilan keputusan kurang tepat. Hal ini juga akan mengakibatkan efisiensi dan efektifitas industri kayu gergajian rendah.
Kapasitas produksi penggergajian tergantung dari kualitas bahan bakunya. Untuk bahan baku yang bagus CV X mampu mengolah lebih kurang 10 m3 bahan baku/hari sedangkan kualitas bahan baku yang kurang bagus hanya mampu lebih kurang 5 m3 bahan baku/hari.
Produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian yang dengan berbagai dimensi ukuran mulai Balok, Kaso, Reng dan Papan. Perusahaan mengambil kebijakan penetapan harga jual dari masing produk berdasarkan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Berdasarkan keterngan di atas di indikasikan bahwa CV X kurang memperhatikan serapan biaya pada proses produksi secara teliti dan cermat dalam penetapan harga jual produknya, sehingga perusahaan ini sulitnya melakukan pengendalian dan perencanaan
Pada proses pengendalian ada kemungkinan ditemukan penurunan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi. Penurunan biaya tersebut akan berdampak terhadap perubahan harga jual dari produk. Konsekuensi dari perubahan harga jual dan perubahan biaya, akan berdampak terhadap laba yang diterima oleh CV X. Pengaruh dampak perubahan biaya, harga jual dan volume penjualan terhadap perubahan laba yang diperoleh, setiap kebijakan yang telah diambil oleh CV X dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan yang kuat untuk memilih alternatif strategi dan tindakan pada periode produksi berikutnya. Pemilihan alternatif yang berdasar ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan secara ekonomis rasional.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu usaha mengevaluasi industri kayu dalam hai ini CV X dalam rangka mewujudkan produk kehutanan yang kompetitif tidak terlepas dari kualitas produk kayu gergajian, sehingga mampu berkompetisi di pasar. Untuk mewujudkan produk yang kompetitif sangat tergantung seberapa besar biaya yang dikorbankan untuk memproduksi kayu gergajian dan kebijakan perusahan dalam penetapan harga jualnya. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dengan melakukan pengendalian biaya sehingga CV X akan membayar serendah mungkin terhadap korbanan sumberdaya yang dikeluarkan.
Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah semua biaya yang terserap di CV X sudah tercatat secara sistematis ?
2. Apakah yang menjadi landasan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian (sawn timber) CV X?
3. Apakah CV X dalam memproduksi produk kayu gergajian masih mungkin melakukan pengendalian biaya dan merubah harga jual sebagai bentuk peningkatan efisiensi ?
4. Apakah dengan perubahan biaya dan perubahan harga jual masih memberikan keuntungan bagi CV X ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengkaji struktur biaya dan landasan penetapan harga jual produk kayu gergajian di CV X.
2. Menganalisis biaya, selisih biaya dan perubahan harga jual terhadap keuntungan CV X.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dasar pertimbangan kepada pemilik perusahaan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengendalian biaya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi proses produksi kayu gergajian sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan strategis akibat dari peningkatan efisiensi dan efektifitas tersebut. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Proses produksi di CV X menghasilkan beberapa variasi dimensi produk kayu gergajian dari beberapa macam jenis bahan baku. Melihat dari prospek pengembangan hutan tanaman rakyat yang lebih cenderung memperhatikan pemilihan komoditas tanaman cepat tumbuh (fast growing) sehingga komoditas ini memiliki prospek sebagai pasokan bahan baku industri penggergajian kayu. Salah satu jenis tanaman kehutanan yang memiliki sifat fast grow tersebut adalah Sengon (Paraseriaunthes falcataria). Dengan sifat yang cepat tumbuh tersebut, memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bogor Barat untuk menanam Sengon di kebun-kebun mereka. Hal ini diperkirakan pasokan kayu Sengon mampu menjamin ketersedian bahan baku industri penggergajian kayu.
Melihat prospek di atas penelitian ini akan dibatasi dengan menganalisis penetapan harga pokok pada beberapa produk yang diproduksi oleh CV X. Diantaranya adalah produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 5 cm x 7 cm x 280 cm (Kaso 57) dan produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 4 cm x 6 cm x 280 cm (Kaso 46).
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran sektor kehutanan dalam menghasilkan devisa, pendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pendukung sektor ekonomi terkait. Hasil devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan tahun 2005 mencapai US $ 2,405 juta yang terdiri dari kayu gergajian sebesar US $ 3 juta, kayu lapis lapis US $ 1.374 juta, Wood Charcoal US $ 24,5 juta, Vener Sheet US $ 9,3 juta, Particle Board US $ 5,3 juta, fiber board US $ 55,09 juta dan Pulp sebesar US $ 932,7 juta (DepartemenKehutanan, 2006). Industri penggergajian cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara, walaupun nilainya relatif kecil dibanding dengan produk kehutanan lainnya. Maka dari itu, pembangunan dan pengembangan industri penggergajian kayu menjadi penting untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu menunjang peningkatan perekonomian Indonesia.
Keberlanjutan industri penggergajian kayu tidak terlepas dari ketersedian bahan baku. Beberapa tahun belakangan terlihat bahwa ada ketidakseimbangan suplai bahan baku dari hutan dengan permintaan industri kayu. Menurut data Walhi dalam Departeman Kehutanan (2007), sebanyak 1.881 unit industri pengolahan kayu yang memiliki izin operasional dari pemerintah membutuhkan bahan baku kayu bulat sebesar 63,48 juta m3, sedangkan jatah tebang yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya 6,892 juta m3 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi gap yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan industri tersebut. Disisi lain dikhawatirkan akan ada aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti illegal loging untuk mencukupi kebutuhan permintaan bahan baku kayu sehingga mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran bahan baku tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat. Realisasi pembangunan hutan tanaman industri sampai tahun 2005 sudah mencapai 5,7 juta Ha, sedangkan realisasi pembangunan Hutan Rakyat sudah mencapai 1,2 Juta Ha (Departemen Kehutanan, 2006).
Pengembangan hutan rakyat juga merupakan langkah strategis dalam mencukupi kebutuhan bahan baku industi kehutanan. Pada tahun 2005, produksi kayu bulat sebesar 24,22 juta m3, dengan perincian dari kegiatan IUPHHK/HPH sebesar 5,72 juta m3, dari kegiatan IPK sebesar 3,61 juta m3, dari hutan tanaman sebesar 13,58 juta m3 dan dari hutan rakyat sebesar 1,31 juta m3 (Departemen Kehutanan, 2006). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 5,4 persen sumber bahan baku industri kehutanan berasal dari Hutan Rakyat. Langkah lain yang ditempuh, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Struktur Industri Kehutanan Indonesia yang Kompetitif dan Ramah Lingkungan. Hal ini terlihat dalam pengembangan struktur industri yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar Global. Usaha tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran bahan baku untuk keperluan industri tanpa mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan atau melakukan penutupan industri kayu, sehingga sangat diperlukan tindakan-tindakan penghematan bahan baku di tingkatan masing-masing undustri kehutanan yang berbahan baku kayu. Secara agregate tindakan penghematan ini dapat mengoptimal kebutuhan bahan baku, sehingga permintaan bahan baku kayu dapat ditekan.
Salah satu usaha pengoptimalan pemintaan bahan baku kayu adalah dengan meningkatkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan bahan baku di industri penggergajian kayu. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis biaya dan penetapan harga jual dari produk kayu gergajian tersebut. Dengan melakukan analisis tersebut sumber-sumber kegiatan yang inefisien dapat ditelusuri dan selanjutnya dilakukan tindakan ataupun kebijakan dalam mengatasi hal tersebut.
Penetapan harga kayu gergajian sangat dipengaruhi oleh besarnya korbanan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan proses produksi kayu gergajian. Maka dari itu sangat diperlukan pencatatan secara sistematis dan komprehensif setiap transaksi biaya selama daur produk kayu gergajian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk kayu gergajian dengan tepat dan teliti serta pengambilan kebijakan yang bersifat strategis terutama menyangkut biaya dalam rangka peningkatan efisiensi.
Hampir 90 % anggota Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan usaha kecil menengah (UKM) dan tidak memiliki hak pengusahaan hutan (HPH). Jumlah perusahaan yang terdaftar di (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) BRIK saat ini berkisar 1600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ketahun menurun. Pada tahun 2006 perusahaan yang aktif hanya hanya berjumlah 602 perusahaan (Departemen Kehutanan, 2007).
CV X merupakan salah satu perusahan UKM yang bergerak dalam memproduksi kayu gergajian dengan bahan baku kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat. Perusahaan ini berdiri awal Juni 2007 (dengan umur enam bulan pada saat penelitian dilakukan).
1.2 Perumusan Masalah
Dalam penetapan harga kayu gergajian tergantung pada alur produksi kayu gergajian yang berimplikasi terhadap besar atau kecilnya korbanan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, biaya yang terserap dalam proses produksi kayu gergajian adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overheadpabrik dan biaya-biaya yang bersifat penunjang proses produksi. Kadangkala pada perusahaan penggergajian kayu berskala kecil (penggergajian kayu rakyat) tidak terlalu memperhatikan sistem akutansi yang lazim, proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seringkali mengabaikan pencatatan biaya overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen harga jual produk yang ditetapkan. Konsekuensi dari hal di atas adalah kurang telitinya penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan, sehingga sulit melakukan pengendalian dan perencanaan dan pengambilan keputusan kurang tepat. Hal ini juga akan mengakibatkan efisiensi dan efektifitas industri kayu gergajian rendah.
Kapasitas produksi penggergajian tergantung dari kualitas bahan bakunya. Untuk bahan baku yang bagus CV X mampu mengolah lebih kurang 10 m3 bahan baku/hari sedangkan kualitas bahan baku yang kurang bagus hanya mampu lebih kurang 5 m3 bahan baku/hari.
Produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian yang dengan berbagai dimensi ukuran mulai Balok, Kaso, Reng dan Papan. Perusahaan mengambil kebijakan penetapan harga jual dari masing produk berdasarkan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Berdasarkan keterngan di atas di indikasikan bahwa CV X kurang memperhatikan serapan biaya pada proses produksi secara teliti dan cermat dalam penetapan harga jual produknya, sehingga perusahaan ini sulitnya melakukan pengendalian dan perencanaan
Pada proses pengendalian ada kemungkinan ditemukan penurunan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi. Penurunan biaya tersebut akan berdampak terhadap perubahan harga jual dari produk. Konsekuensi dari perubahan harga jual dan perubahan biaya, akan berdampak terhadap laba yang diterima oleh CV X. Pengaruh dampak perubahan biaya, harga jual dan volume penjualan terhadap perubahan laba yang diperoleh, setiap kebijakan yang telah diambil oleh CV X dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan yang kuat untuk memilih alternatif strategi dan tindakan pada periode produksi berikutnya. Pemilihan alternatif yang berdasar ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan secara ekonomis rasional.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu usaha mengevaluasi industri kayu dalam hai ini CV X dalam rangka mewujudkan produk kehutanan yang kompetitif tidak terlepas dari kualitas produk kayu gergajian, sehingga mampu berkompetisi di pasar. Untuk mewujudkan produk yang kompetitif sangat tergantung seberapa besar biaya yang dikorbankan untuk memproduksi kayu gergajian dan kebijakan perusahan dalam penetapan harga jualnya. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dengan melakukan pengendalian biaya sehingga CV X akan membayar serendah mungkin terhadap korbanan sumberdaya yang dikeluarkan.
Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah semua biaya yang terserap di CV X sudah tercatat secara sistematis ?
2. Apakah yang menjadi landasan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian (sawn timber) CV X?
3. Apakah CV X dalam memproduksi produk kayu gergajian masih mungkin melakukan pengendalian biaya dan merubah harga jual sebagai bentuk peningkatan efisiensi ?
4. Apakah dengan perubahan biaya dan perubahan harga jual masih memberikan keuntungan bagi CV X ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengkaji struktur biaya dan landasan penetapan harga jual produk kayu gergajian di CV X.
2. Menganalisis biaya, selisih biaya dan perubahan harga jual terhadap keuntungan CV X.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dasar pertimbangan kepada pemilik perusahaan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengendalian biaya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi proses produksi kayu gergajian sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan strategis akibat dari peningkatan efisiensi dan efektifitas tersebut. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Proses produksi di CV X menghasilkan beberapa variasi dimensi produk kayu gergajian dari beberapa macam jenis bahan baku. Melihat dari prospek pengembangan hutan tanaman rakyat yang lebih cenderung memperhatikan pemilihan komoditas tanaman cepat tumbuh (fast growing) sehingga komoditas ini memiliki prospek sebagai pasokan bahan baku industri penggergajian kayu. Salah satu jenis tanaman kehutanan yang memiliki sifat fast grow tersebut adalah Sengon (Paraseriaunthes falcataria). Dengan sifat yang cepat tumbuh tersebut, memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bogor Barat untuk menanam Sengon di kebun-kebun mereka. Hal ini diperkirakan pasokan kayu Sengon mampu menjamin ketersedian bahan baku industri penggergajian kayu.
Melihat prospek di atas penelitian ini akan dibatasi dengan menganalisis penetapan harga pokok pada beberapa produk yang diproduksi oleh CV X. Diantaranya adalah produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 5 cm x 7 cm x 280 cm (Kaso 57) dan produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 4 cm x 6 cm x 280 cm (Kaso 46).
SKRIPSI ANALISIS BIAYA DAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU GERGAJIAN (SAWN TIMBER) HUTAN RAKYAT
(KODE PRTANIAN-0002) : SKRIPSI ANALISIS BIAYA DAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU GERGAJIAN (SAWN TIMBER) HUTAN RAKYAT
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran sektor kehutanan dalam menghasilkan devisa, pendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pendukung sektor ekonomi terkait. Hasil devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan tahun 2005 mencapai US $ 2,405 juta yang terdiri dari kayu gergajian sebesar US $ 3 juta, kayu lapis lapis US $ 1.374 juta, Wood Charcoal US $ 24,5 juta, Vener Sheet US $ 9,3 juta, Particle Board US $ 5,3 juta, fiber board US $ 55,09 juta dan Pulp sebesar US $ 932,7 juta (DepartemenKehutanan, 2006). Industri penggergajian cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara, walaupun nilainya relatif kecil dibanding dengan produk kehutanan lainnya. Maka dari itu, pembangunan dan pengembangan industri penggergajian kayu menjadi penting untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu menunjang peningkatan perekonomian Indonesia.
Keberlanjutan industri penggergajian kayu tidak terlepas dari ketersedian bahan baku. Beberapa tahun belakangan terlihat bahwa ada ketidakseimbangan suplai bahan baku dari hutan dengan permintaan industri kayu. Menurut data Walhi dalam Departeman Kehutanan (2007), sebanyak 1.881 unit industri pengolahan kayu yang memiliki izin operasional dari pemerintah membutuhkan bahan baku kayu bulat sebesar 63,48 juta m3, sedangkan jatah tebang yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya 6,892 juta m3 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi gap yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan industri tersebut. Disisi lain dikhawatirkan akan ada aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti illegal loging untuk mencukupi kebutuhan permintaan bahan baku kayu sehingga mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran bahan baku tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat. Realisasi pembangunan hutan tanaman industri sampai tahun 2005 sudah mencapai 5,7 juta Ha, sedangkan realisasi pembangunan Hutan Rakyat sudah mencapai 1,2 Juta Ha (Departemen Kehutanan, 2006).
Pengembangan hutan rakyat juga merupakan langkah strategis dalam mencukupi kebutuhan bahan baku industi kehutanan. Pada tahun 2005, produksi kayu bulat sebesar 24,22 juta m3, dengan perincian dari kegiatan IUPHHK/HPH sebesar 5,72 juta m3, dari kegiatan IPK sebesar 3,61 juta m3, dari hutan tanaman sebesar 13,58 juta m3 dan dari hutan rakyat sebesar 1,31 juta m3 (Departemen Kehutanan, 2006). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 5,4 persen sumber bahan baku industri kehutanan berasal dari Hutan Rakyat. Langkah lain yang ditempuh, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Struktur Industri Kehutanan Indonesia yang Kompetitif dan Ramah Lingkungan. Hal ini terlihat dalam pengembangan struktur industri yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar Global. Usaha tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran bahan baku untuk keperluan industri tanpa mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan atau melakukan penutupan industri kayu, sehingga sangat diperlukan tindakan-tindakan penghematan bahan baku di tingkatan masing-masing undustri kehutanan yang berbahan baku kayu. Secara agregate tindakan penghematan ini dapat mengoptimal kebutuhan bahan baku, sehingga permintaan bahan baku kayu dapat ditekan.
Salah satu usaha pengoptimalan pemintaan bahan baku kayu adalah dengan meningkatkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan bahan baku di industri penggergajian kayu. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis biaya dan penetapan harga jual dari produk kayu gergajian tersebut. Dengan melakukan analisis tersebut sumber-sumber kegiatan yang inefisien dapat ditelusuri dan selanjutnya dilakukan tindakan ataupun kebijakan dalam mengatasi hal tersebut.
Penetapan harga kayu gergajian sangat dipengaruhi oleh besarnya korbanan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan proses produksi kayu gergajian. Maka dari itu sangat diperlukan pencatatan secara sistematis dan komprehensif setiap transaksi biaya selama daur produk kayu gergajian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk kayu gergajian dengan tepat dan teliti serta pengambilan kebijakan yang bersifat strategis terutama menyangkut biaya dalam rangka peningkatan efisiensi.
Hampir 90 % anggota Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan usaha kecil menengah (UKM) dan tidak memiliki hak pengusahaan hutan (HPH). Jumlah perusahaan yang terdaftar di (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) BRIK saat ini berkisar 1600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ketahun menurun. Pada tahun 2006 perusahaan yang aktif hanya hanya berjumlah 602 perusahaan (Departemen Kehutanan, 2007).
CV X merupakan salah satu perusahan UKM yang bergerak dalam memproduksi kayu gergajian dengan bahan baku kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat. Perusahaan ini berdiri awal Juni 2007 (dengan umur enam bulan pada saat penelitian dilakukan).
1.2 Perumusan Masalah
Dalam penetapan harga kayu gergajian tergantung pada alur produksi kayu gergajian yang berimplikasi terhadap besar atau kecilnya korbanan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, biaya yang terserap dalam proses produksi kayu gergajian adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overheadpabrik dan biaya-biaya yang bersifat penunjang proses produksi. Kadangkala pada perusahaan penggergajian kayu berskala kecil (penggergajian kayu rakyat) tidak terlalu memperhatikan sistem akutansi yang lazim, proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seringkali mengabaikan pencatatan biaya overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen harga jual produk yang ditetapkan. Konsekuensi dari hal di atas adalah kurang telitinya penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan, sehingga sulit melakukan pengendalian dan perencanaan dan pengambilan keputusan kurang tepat. Hal ini juga akan mengakibatkan efisiensi dan efektifitas industri kayu gergajian rendah.
Kapasitas produksi penggergajian tergantung dari kualitas bahan bakunya. Untuk bahan baku yang bagus CV X mampu mengolah lebih kurang 10 m3 bahan baku/hari sedangkan kualitas bahan baku yang kurang bagus hanya mampu lebih kurang 5 m3 bahan baku/hari.
Produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian yang dengan berbagai dimensi ukuran mulai Balok, Kaso, Reng dan Papan. Perusahaan mengambil kebijakan penetapan harga jual dari masing produk berdasarkan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Berdasarkan keterngan di atas di indikasikan bahwa CV X kurang memperhatikan serapan biaya pada proses produksi secara teliti dan cermat dalam penetapan harga jual produknya, sehingga perusahaan ini sulitnya melakukan pengendalian dan perencanaan
Pada proses pengendalian ada kemungkinan ditemukan penurunan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi. Penurunan biaya tersebut akan berdampak terhadap perubahan harga jual dari produk. Konsekuensi dari perubahan harga jual dan perubahan biaya, akan berdampak terhadap laba yang diterima oleh CV X. Pengaruh dampak perubahan biaya, harga jual dan volume penjualan terhadap perubahan laba yang diperoleh, setiap kebijakan yang telah diambil oleh CV X dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan yang kuat untuk memilih alternatif strategi dan tindakan pada periode produksi berikutnya. Pemilihan alternatif yang berdasar ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan secara ekonomis rasional.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu usaha mengevaluasi industri kayu dalam hai ini CV X dalam rangka mewujudkan produk kehutanan yang kompetitif tidak terlepas dari kualitas produk kayu gergajian, sehingga mampu berkompetisi di pasar. Untuk mewujudkan produk yang kompetitif sangat tergantung seberapa besar biaya yang dikorbankan untuk memproduksi kayu gergajian dan kebijakan perusahan dalam penetapan harga jualnya. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dengan melakukan pengendalian biaya sehingga CV X akan membayar serendah mungkin terhadap korbanan sumberdaya yang dikeluarkan.
Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah semua biaya yang terserap di CV X sudah tercatat secara sistematis ?
2. Apakah yang menjadi landasan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian (sawn timber) CV X?
3. Apakah CV X dalam memproduksi produk kayu gergajian masih mungkin melakukan pengendalian biaya dan merubah harga jual sebagai bentuk peningkatan efisiensi ?
4. Apakah dengan perubahan biaya dan perubahan harga jual masih memberikan keuntungan bagi CV X ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengkaji struktur biaya dan landasan penetapan harga jual produk kayu gergajian di CV X.
2. Menganalisis biaya, selisih biaya dan perubahan harga jual terhadap keuntungan CV X.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dasar pertimbangan kepada pemilik perusahaan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengendalian biaya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi proses produksi kayu gergajian sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan strategis akibat dari peningkatan efisiensi dan efektifitas tersebut. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Proses produksi di CV X menghasilkan beberapa variasi dimensi produk kayu gergajian dari beberapa macam jenis bahan baku. Melihat dari prospek pengembangan hutan tanaman rakyat yang lebih cenderung memperhatikan pemilihan komoditas tanaman cepat tumbuh (fast growing) sehingga komoditas ini memiliki prospek sebagai pasokan bahan baku industri penggergajian kayu. Salah satu jenis tanaman kehutanan yang memiliki sifat fast grow tersebut adalah Sengon (Paraseriaunthes falcataria). Dengan sifat yang cepat tumbuh tersebut, memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bogor Barat untuk menanam Sengon di kebun-kebun mereka. Hal ini diperkirakan pasokan kayu Sengon mampu menjamin ketersedian bahan baku industri penggergajian kayu.
Melihat prospek di atas penelitian ini akan dibatasi dengan menganalisis penetapan harga pokok pada beberapa produk yang diproduksi oleh CV X. Diantaranya adalah produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 5 cm x 7 cm x 280 cm (Kaso 57) dan produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 4 cm x 6 cm x 280 cm (Kaso 46).
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran sektor kehutanan dalam menghasilkan devisa, pendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pendukung sektor ekonomi terkait. Hasil devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan tahun 2005 mencapai US $ 2,405 juta yang terdiri dari kayu gergajian sebesar US $ 3 juta, kayu lapis lapis US $ 1.374 juta, Wood Charcoal US $ 24,5 juta, Vener Sheet US $ 9,3 juta, Particle Board US $ 5,3 juta, fiber board US $ 55,09 juta dan Pulp sebesar US $ 932,7 juta (DepartemenKehutanan, 2006). Industri penggergajian cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara, walaupun nilainya relatif kecil dibanding dengan produk kehutanan lainnya. Maka dari itu, pembangunan dan pengembangan industri penggergajian kayu menjadi penting untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu menunjang peningkatan perekonomian Indonesia.
Keberlanjutan industri penggergajian kayu tidak terlepas dari ketersedian bahan baku. Beberapa tahun belakangan terlihat bahwa ada ketidakseimbangan suplai bahan baku dari hutan dengan permintaan industri kayu. Menurut data Walhi dalam Departeman Kehutanan (2007), sebanyak 1.881 unit industri pengolahan kayu yang memiliki izin operasional dari pemerintah membutuhkan bahan baku kayu bulat sebesar 63,48 juta m3, sedangkan jatah tebang yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya 6,892 juta m3 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi gap yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan industri tersebut. Disisi lain dikhawatirkan akan ada aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti illegal loging untuk mencukupi kebutuhan permintaan bahan baku kayu sehingga mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran bahan baku tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat. Realisasi pembangunan hutan tanaman industri sampai tahun 2005 sudah mencapai 5,7 juta Ha, sedangkan realisasi pembangunan Hutan Rakyat sudah mencapai 1,2 Juta Ha (Departemen Kehutanan, 2006).
Pengembangan hutan rakyat juga merupakan langkah strategis dalam mencukupi kebutuhan bahan baku industi kehutanan. Pada tahun 2005, produksi kayu bulat sebesar 24,22 juta m3, dengan perincian dari kegiatan IUPHHK/HPH sebesar 5,72 juta m3, dari kegiatan IPK sebesar 3,61 juta m3, dari hutan tanaman sebesar 13,58 juta m3 dan dari hutan rakyat sebesar 1,31 juta m3 (Departemen Kehutanan, 2006). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 5,4 persen sumber bahan baku industri kehutanan berasal dari Hutan Rakyat. Langkah lain yang ditempuh, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Struktur Industri Kehutanan Indonesia yang Kompetitif dan Ramah Lingkungan. Hal ini terlihat dalam pengembangan struktur industri yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar Global. Usaha tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran bahan baku untuk keperluan industri tanpa mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan atau melakukan penutupan industri kayu, sehingga sangat diperlukan tindakan-tindakan penghematan bahan baku di tingkatan masing-masing undustri kehutanan yang berbahan baku kayu. Secara agregate tindakan penghematan ini dapat mengoptimal kebutuhan bahan baku, sehingga permintaan bahan baku kayu dapat ditekan.
Salah satu usaha pengoptimalan pemintaan bahan baku kayu adalah dengan meningkatkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan bahan baku di industri penggergajian kayu. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis biaya dan penetapan harga jual dari produk kayu gergajian tersebut. Dengan melakukan analisis tersebut sumber-sumber kegiatan yang inefisien dapat ditelusuri dan selanjutnya dilakukan tindakan ataupun kebijakan dalam mengatasi hal tersebut.
Penetapan harga kayu gergajian sangat dipengaruhi oleh besarnya korbanan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan proses produksi kayu gergajian. Maka dari itu sangat diperlukan pencatatan secara sistematis dan komprehensif setiap transaksi biaya selama daur produk kayu gergajian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk kayu gergajian dengan tepat dan teliti serta pengambilan kebijakan yang bersifat strategis terutama menyangkut biaya dalam rangka peningkatan efisiensi.
Hampir 90 % anggota Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan usaha kecil menengah (UKM) dan tidak memiliki hak pengusahaan hutan (HPH). Jumlah perusahaan yang terdaftar di (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) BRIK saat ini berkisar 1600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ketahun menurun. Pada tahun 2006 perusahaan yang aktif hanya hanya berjumlah 602 perusahaan (Departemen Kehutanan, 2007).
CV X merupakan salah satu perusahan UKM yang bergerak dalam memproduksi kayu gergajian dengan bahan baku kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat. Perusahaan ini berdiri awal Juni 2007 (dengan umur enam bulan pada saat penelitian dilakukan).
1.2 Perumusan Masalah
Dalam penetapan harga kayu gergajian tergantung pada alur produksi kayu gergajian yang berimplikasi terhadap besar atau kecilnya korbanan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, biaya yang terserap dalam proses produksi kayu gergajian adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overheadpabrik dan biaya-biaya yang bersifat penunjang proses produksi. Kadangkala pada perusahaan penggergajian kayu berskala kecil (penggergajian kayu rakyat) tidak terlalu memperhatikan sistem akutansi yang lazim, proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seringkali mengabaikan pencatatan biaya overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen harga jual produk yang ditetapkan. Konsekuensi dari hal di atas adalah kurang telitinya penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan, sehingga sulit melakukan pengendalian dan perencanaan dan pengambilan keputusan kurang tepat. Hal ini juga akan mengakibatkan efisiensi dan efektifitas industri kayu gergajian rendah.
Kapasitas produksi penggergajian tergantung dari kualitas bahan bakunya. Untuk bahan baku yang bagus CV X mampu mengolah lebih kurang 10 m3 bahan baku/hari sedangkan kualitas bahan baku yang kurang bagus hanya mampu lebih kurang 5 m3 bahan baku/hari.
Produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian yang dengan berbagai dimensi ukuran mulai Balok, Kaso, Reng dan Papan. Perusahaan mengambil kebijakan penetapan harga jual dari masing produk berdasarkan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Berdasarkan keterngan di atas di indikasikan bahwa CV X kurang memperhatikan serapan biaya pada proses produksi secara teliti dan cermat dalam penetapan harga jual produknya, sehingga perusahaan ini sulitnya melakukan pengendalian dan perencanaan
Pada proses pengendalian ada kemungkinan ditemukan penurunan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi. Penurunan biaya tersebut akan berdampak terhadap perubahan harga jual dari produk. Konsekuensi dari perubahan harga jual dan perubahan biaya, akan berdampak terhadap laba yang diterima oleh CV X. Pengaruh dampak perubahan biaya, harga jual dan volume penjualan terhadap perubahan laba yang diperoleh, setiap kebijakan yang telah diambil oleh CV X dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan yang kuat untuk memilih alternatif strategi dan tindakan pada periode produksi berikutnya. Pemilihan alternatif yang berdasar ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan secara ekonomis rasional.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu usaha mengevaluasi industri kayu dalam hai ini CV X dalam rangka mewujudkan produk kehutanan yang kompetitif tidak terlepas dari kualitas produk kayu gergajian, sehingga mampu berkompetisi di pasar. Untuk mewujudkan produk yang kompetitif sangat tergantung seberapa besar biaya yang dikorbankan untuk memproduksi kayu gergajian dan kebijakan perusahan dalam penetapan harga jualnya. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dengan melakukan pengendalian biaya sehingga CV X akan membayar serendah mungkin terhadap korbanan sumberdaya yang dikeluarkan.
Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah semua biaya yang terserap di CV X sudah tercatat secara sistematis ?
2. Apakah yang menjadi landasan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian (sawn timber) CV X?
3. Apakah CV X dalam memproduksi produk kayu gergajian masih mungkin melakukan pengendalian biaya dan merubah harga jual sebagai bentuk peningkatan efisiensi ?
4. Apakah dengan perubahan biaya dan perubahan harga jual masih memberikan keuntungan bagi CV X ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengkaji struktur biaya dan landasan penetapan harga jual produk kayu gergajian di CV X.
2. Menganalisis biaya, selisih biaya dan perubahan harga jual terhadap keuntungan CV X.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dasar pertimbangan kepada pemilik perusahaan dalam penetapan harga jual produk kayu gergajian. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengendalian biaya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi proses produksi kayu gergajian sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan strategis akibat dari peningkatan efisiensi dan efektifitas tersebut. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Proses produksi di CV X menghasilkan beberapa variasi dimensi produk kayu gergajian dari beberapa macam jenis bahan baku. Melihat dari prospek pengembangan hutan tanaman rakyat yang lebih cenderung memperhatikan pemilihan komoditas tanaman cepat tumbuh (fast growing) sehingga komoditas ini memiliki prospek sebagai pasokan bahan baku industri penggergajian kayu. Salah satu jenis tanaman kehutanan yang memiliki sifat fast grow tersebut adalah Sengon (Paraseriaunthes falcataria). Dengan sifat yang cepat tumbuh tersebut, memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bogor Barat untuk menanam Sengon di kebun-kebun mereka. Hal ini diperkirakan pasokan kayu Sengon mampu menjamin ketersedian bahan baku industri penggergajian kayu.
Melihat prospek di atas penelitian ini akan dibatasi dengan menganalisis penetapan harga pokok pada beberapa produk yang diproduksi oleh CV X. Diantaranya adalah produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 5 cm x 7 cm x 280 cm (Kaso 57) dan produk Kaso dari bahan baku Sengon dengan dimensi 4 cm x 6 cm x 280 cm (Kaso 46).
SKRIPSI PERANAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI PETANI PADI SAWAH
(KODE PRTANIAN-0001) : SKRIPSI PERANAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI PETANI PADI SAWAH
A. Latar Belakang
Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara malalui ekspor dan sebagainya. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara sektor-sektor yang lain (Soekartawi,1993).
Menjelang abad ke-21, di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, terjadi suatu perubahan paradigma pembangunan secara drastis. Pada masa-masa awal sesudah memperoleh kemerdekaannya, paradigma pembangunan yang dominan di negara-negara tersebut adalah industrialisasi. Selain diharapkan dapat mengangkat harkat hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, secara politis industrialisasi juga akan menyejajarkan kedudukan negara-negara tersebut dengan negara-negara Barat, yang sebagian besar adalah negara-negara yang pernah menjajah mereka. Akibat dominasi dari paradigma industrialisasi dalam proses pembangunan, maka pembangunan sektor pertanian relatif ditelantarkan. Bahkan ada anggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor pertanian pada total pendapatan negara. Sebaliknya, apabila jumlah kontribusi sektor pertanian pada pendapatan nasional tetap tinggi, maka negara tersebut tetap dianggap sebagai negara yang terbelakang (Soetrisno, 2006).
Namun, tidak demikian dengan sektor pertanian, sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Jika semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara yang sedang berkembang, setelah krisis menimpa negara-negara tersebut, pembangunan sektor pertanian kemudian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga (Soetrisno,2006).
Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Karena sektor pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa yaitu :
1. Mencukupi pangan dalam negeri
2. Penyediaan lapangan kerja dan berusaha
3. Penyediaan bahan baku untuk industri, dan
4. Sebagai penghasil devisa bagi negara
Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional dan kemampuan sektor tersebut untuk bersaing pada abad yang akan datang. Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54% diantaranya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan produktifitas para petani Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan sebagainya.
Selama dasawarsa 1950an, masalah dasar yang dihadapi oleh pertanian rakyat di Indonesia tetap saja memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat. Produksi padi/gabah pada tahun 1951 di Jawa dan Madura diperkirakan 6,5 ton dengan hasil rata-rata 2,2 ton/hektar. Total produksi padi di Indonesia diperkirakan sekitar 10 juta ton. Banyak program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi/gabah, diantaranya program Bimas Gotong Royong. Namun pada tahunl986 Indonesia mencapai swasembada beras oleh karena keberhasilan adopsi varietas unggul berproduksi tinggi dan penggunaan pupuk yang lebih banyak (Oudejans, 2006).
Petani memainkan peranan sebagai inti dalam pembangunan pertanian. Petanilah yang memelihara tanaman dan menentukan bagaimana usaha taninya harus dimanfaatkan. Petanilah yang harus mempelajari dan menerapkan metoda-metoda baru yang diperlukan untuk membuat usaha taninya lebih produktif. (Mosher, 1985).
Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ada kemungkinan pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan atau faktor budaya lainnya. Disini diperlukan peran penyuluhan untuk meniadakan hambatan tersebut dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi.
Metode penyuluhan yang lebih menguntungkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan petani adalah metode kelompok karena ada umpan balik yang memungkinkan pengurangan salah pengertian antara penyuluh dan petani. Interaksi ini memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota kelompok (Van Den Ban, 2003).
Ide membuat suatu kelompok berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seorang diri. Individu terutama dalam masyarakat modern, merasa kurang mampu, kurang tenaga, kurang waktu dan tidak berdaya bila harus memenuhi sendiri kebutuhan dasar atas makanan, naungan dan keselamatan. Bekerja bersama dalam kelompok adalah lebih murah dari pada kunjungan individu. Penyuluh pembangunan (PP) jelas terbatas yang berarti bekerjasama dengan kelompok adalah lebih rendah biayanya. Alasan terbentuknya suatu kelompok adalah oleh karena beberapa orang mempunyai persoalan yang sama (Rusdi, 1999).
Pendekatan pengembangan kelompok bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama (Kartasapoetra, 1991).
Sasaran pengembangan kelompok adalah siapa saja yang berminat terutama mereka yang kerapkali terabaikan, seperti kelompok masyarakat yang miskin, kaum perempuan, mereka yang berpendidikan rendah, dan juga mereka yang cacat serta kelompok lainnya. Mereka yang terabaikan merupakan bagian dari masyarakat, mereka juga mempunyai potensi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki (Sastraatmadja, 1993).
Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya (Dinas Pertanian Kota X, 2008).
Sejak dulu, diantara tanaman bahan makanan, padi merupakan tanaman utama para petani Indonesia. Padi dapat ditanam di lahan kering (up-land) maupun lahan basah atau biasa disebut sawah (wet-land). Sawah berperan dominan dalam produksi padi karena pada umumnya padi memang ditanam di lahan jenis ini. Peningkatan produksi padi bermula pada awal dan berlangsungnya Pelita I, terutama hingga tingkatan swasembada. Usaha peningkatan produksi padi tersebut berkat usaha bimbingan teknis oleh pemerintah kepada para petani secara serius, juga didukung oleh perbaikan infrastruktur secara fisik (jalan desa dan irigasi) maupun prasarana ekonominya. Beras dianggap sebagai komoditi strategis yang dominan dalam ekonmi Indonesia karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kebutuhan beras setiap tahun bertambah sesuai pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dan juga karena kebutuhan per kapita meningkat. Meningkatnya kebutuhan per kapita disebabkan oleh beralihnya penduduk bukan pemakan beras menjadi pemakan beras sebagai makanan pokoknya (Adiratma Roekasah, 2004).
Tren naik dan turunnya produksi padi sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu luas panen dan produktifitas, dimana produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktifitas dalam suatu musim tanam atau periode tertentu. Petani di Kecamatan X pada umumnya adalah petani tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah. Berdasarkan sensus pertanian diketahui produksi padi sawah di kecamatan tersebut masih rendah (7.871 ton) dengan luas lahan 1.537 Ha meskipun di daerah tersebut sudah ada kelompok tani. Berikut adalah luas lahan sawah dan rata-rata produksi padi di Kecamatan X:
** tabel sengaja tidak ditampilkan **
Kecamatan X terdiri dari 30 desa, dimana ada beberapa desa yang Luas Lahan padi sawah kurang dari 10 Ha dengan produksi rata-rata 2 ton/ha. Hal ini disebabkan karena beberapa desa tersebut menanam tanaman perkebunan dan juga karena beberapa desa ada yang irigasinya sudah tidak baik lagi sehingga petani terpaksa tidak menanam padi sawah.
Sementara beberapa desa lainnya memiliki luas lahan 70 ha dengan produksi 5 ton/ha. Desa Y luas lahan 100 ha dengan produksi sekitar 6 ton/ha. Desa Z luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 4,5 ton/ha. Desa X luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 5 ton/ha. Berdasarkan hasil sensus tersebut peneliti terdorong untuk mengetahui sudah sejauh mana peranan kelompok tani dalam peningkatan ststus sosial ekonomi petani padi sawah khususnya di desa X Kecamatan X maka perlu diadakan penelitian secara ilmiah.
B. Identifikasi Masalah
Masalah yang perlu diteliti adalah 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) perbedaan tingkat kosmopolitan, perbedaan tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, 3) perbedaan produktifitas petani, perbedaan pendapatan petani, 4) perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X selama 3 tahun terakhir, 5) kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas.
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) menganalisis perbedaan tingkat kosmopolitan, tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, produktifitas petani, pendapatan petani, serta perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X, 3) mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.
D. Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan masukan bagi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam membuat program penyuluhan pertanian untuk meningkatkan status sosial ekonomi petani.
2) Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3) Sebagai bahan untuk membuat skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas X.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara malalui ekspor dan sebagainya. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara sektor-sektor yang lain (Soekartawi,1993).
Menjelang abad ke-21, di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, terjadi suatu perubahan paradigma pembangunan secara drastis. Pada masa-masa awal sesudah memperoleh kemerdekaannya, paradigma pembangunan yang dominan di negara-negara tersebut adalah industrialisasi. Selain diharapkan dapat mengangkat harkat hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, secara politis industrialisasi juga akan menyejajarkan kedudukan negara-negara tersebut dengan negara-negara Barat, yang sebagian besar adalah negara-negara yang pernah menjajah mereka. Akibat dominasi dari paradigma industrialisasi dalam proses pembangunan, maka pembangunan sektor pertanian relatif ditelantarkan. Bahkan ada anggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor pertanian pada total pendapatan negara. Sebaliknya, apabila jumlah kontribusi sektor pertanian pada pendapatan nasional tetap tinggi, maka negara tersebut tetap dianggap sebagai negara yang terbelakang (Soetrisno, 2006).
Namun, tidak demikian dengan sektor pertanian, sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Jika semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara yang sedang berkembang, setelah krisis menimpa negara-negara tersebut, pembangunan sektor pertanian kemudian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga (Soetrisno,2006).
Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Karena sektor pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa yaitu :
1. Mencukupi pangan dalam negeri
2. Penyediaan lapangan kerja dan berusaha
3. Penyediaan bahan baku untuk industri, dan
4. Sebagai penghasil devisa bagi negara
Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional dan kemampuan sektor tersebut untuk bersaing pada abad yang akan datang. Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54% diantaranya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan produktifitas para petani Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan sebagainya.
Selama dasawarsa 1950an, masalah dasar yang dihadapi oleh pertanian rakyat di Indonesia tetap saja memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat. Produksi padi/gabah pada tahun 1951 di Jawa dan Madura diperkirakan 6,5 ton dengan hasil rata-rata 2,2 ton/hektar. Total produksi padi di Indonesia diperkirakan sekitar 10 juta ton. Banyak program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi/gabah, diantaranya program Bimas Gotong Royong. Namun pada tahunl986 Indonesia mencapai swasembada beras oleh karena keberhasilan adopsi varietas unggul berproduksi tinggi dan penggunaan pupuk yang lebih banyak (Oudejans, 2006).
Petani memainkan peranan sebagai inti dalam pembangunan pertanian. Petanilah yang memelihara tanaman dan menentukan bagaimana usaha taninya harus dimanfaatkan. Petanilah yang harus mempelajari dan menerapkan metoda-metoda baru yang diperlukan untuk membuat usaha taninya lebih produktif. (Mosher, 1985).
Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ada kemungkinan pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan atau faktor budaya lainnya. Disini diperlukan peran penyuluhan untuk meniadakan hambatan tersebut dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi.
Metode penyuluhan yang lebih menguntungkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan petani adalah metode kelompok karena ada umpan balik yang memungkinkan pengurangan salah pengertian antara penyuluh dan petani. Interaksi ini memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota kelompok (Van Den Ban, 2003).
Ide membuat suatu kelompok berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seorang diri. Individu terutama dalam masyarakat modern, merasa kurang mampu, kurang tenaga, kurang waktu dan tidak berdaya bila harus memenuhi sendiri kebutuhan dasar atas makanan, naungan dan keselamatan. Bekerja bersama dalam kelompok adalah lebih murah dari pada kunjungan individu. Penyuluh pembangunan (PP) jelas terbatas yang berarti bekerjasama dengan kelompok adalah lebih rendah biayanya. Alasan terbentuknya suatu kelompok adalah oleh karena beberapa orang mempunyai persoalan yang sama (Rusdi, 1999).
Pendekatan pengembangan kelompok bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama (Kartasapoetra, 1991).
Sasaran pengembangan kelompok adalah siapa saja yang berminat terutama mereka yang kerapkali terabaikan, seperti kelompok masyarakat yang miskin, kaum perempuan, mereka yang berpendidikan rendah, dan juga mereka yang cacat serta kelompok lainnya. Mereka yang terabaikan merupakan bagian dari masyarakat, mereka juga mempunyai potensi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki (Sastraatmadja, 1993).
Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya (Dinas Pertanian Kota X, 2008).
Sejak dulu, diantara tanaman bahan makanan, padi merupakan tanaman utama para petani Indonesia. Padi dapat ditanam di lahan kering (up-land) maupun lahan basah atau biasa disebut sawah (wet-land). Sawah berperan dominan dalam produksi padi karena pada umumnya padi memang ditanam di lahan jenis ini. Peningkatan produksi padi bermula pada awal dan berlangsungnya Pelita I, terutama hingga tingkatan swasembada. Usaha peningkatan produksi padi tersebut berkat usaha bimbingan teknis oleh pemerintah kepada para petani secara serius, juga didukung oleh perbaikan infrastruktur secara fisik (jalan desa dan irigasi) maupun prasarana ekonominya. Beras dianggap sebagai komoditi strategis yang dominan dalam ekonmi Indonesia karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kebutuhan beras setiap tahun bertambah sesuai pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dan juga karena kebutuhan per kapita meningkat. Meningkatnya kebutuhan per kapita disebabkan oleh beralihnya penduduk bukan pemakan beras menjadi pemakan beras sebagai makanan pokoknya (Adiratma Roekasah, 2004).
Tren naik dan turunnya produksi padi sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu luas panen dan produktifitas, dimana produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktifitas dalam suatu musim tanam atau periode tertentu. Petani di Kecamatan X pada umumnya adalah petani tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah. Berdasarkan sensus pertanian diketahui produksi padi sawah di kecamatan tersebut masih rendah (7.871 ton) dengan luas lahan 1.537 Ha meskipun di daerah tersebut sudah ada kelompok tani. Berikut adalah luas lahan sawah dan rata-rata produksi padi di Kecamatan X:
** tabel sengaja tidak ditampilkan **
Kecamatan X terdiri dari 30 desa, dimana ada beberapa desa yang Luas Lahan padi sawah kurang dari 10 Ha dengan produksi rata-rata 2 ton/ha. Hal ini disebabkan karena beberapa desa tersebut menanam tanaman perkebunan dan juga karena beberapa desa ada yang irigasinya sudah tidak baik lagi sehingga petani terpaksa tidak menanam padi sawah.
Sementara beberapa desa lainnya memiliki luas lahan 70 ha dengan produksi 5 ton/ha. Desa Y luas lahan 100 ha dengan produksi sekitar 6 ton/ha. Desa Z luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 4,5 ton/ha. Desa X luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 5 ton/ha. Berdasarkan hasil sensus tersebut peneliti terdorong untuk mengetahui sudah sejauh mana peranan kelompok tani dalam peningkatan ststus sosial ekonomi petani padi sawah khususnya di desa X Kecamatan X maka perlu diadakan penelitian secara ilmiah.
B. Identifikasi Masalah
Masalah yang perlu diteliti adalah 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) perbedaan tingkat kosmopolitan, perbedaan tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, 3) perbedaan produktifitas petani, perbedaan pendapatan petani, 4) perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X selama 3 tahun terakhir, 5) kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas.
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) menganalisis perbedaan tingkat kosmopolitan, tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, produktifitas petani, pendapatan petani, serta perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X, 3) mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.
D. Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan masukan bagi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam membuat program penyuluhan pertanian untuk meningkatkan status sosial ekonomi petani.
2) Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3) Sebagai bahan untuk membuat skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas X.
SKRIPSI PERANAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI PETANI PADI SAWAH
(KODE PRTANIAN-0001) : SKRIPSI PERANAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI PETANI PADI SAWAH
A. Latar Belakang
Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara malalui ekspor dan sebagainya. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara sektor-sektor yang lain (Soekartawi,1993).
Menjelang abad ke-21, di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, terjadi suatu perubahan paradigma pembangunan secara drastis. Pada masa-masa awal sesudah memperoleh kemerdekaannya, paradigma pembangunan yang dominan di negara-negara tersebut adalah industrialisasi. Selain diharapkan dapat mengangkat harkat hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, secara politis industrialisasi juga akan menyejajarkan kedudukan negara-negara tersebut dengan negara-negara Barat, yang sebagian besar adalah negara-negara yang pernah menjajah mereka. Akibat dominasi dari paradigma industrialisasi dalam proses pembangunan, maka pembangunan sektor pertanian relatif ditelantarkan. Bahkan ada anggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor pertanian pada total pendapatan negara. Sebaliknya, apabila jumlah kontribusi sektor pertanian pada pendapatan nasional tetap tinggi, maka negara tersebut tetap dianggap sebagai negara yang terbelakang (Soetrisno, 2006).
Namun, tidak demikian dengan sektor pertanian, sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Jika semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara yang sedang berkembang, setelah krisis menimpa negara-negara tersebut, pembangunan sektor pertanian kemudian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga (Soetrisno,2006).
Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Karena sektor pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa yaitu :
1. Mencukupi pangan dalam negeri
2. Penyediaan lapangan kerja dan berusaha
3. Penyediaan bahan baku untuk industri, dan
4. Sebagai penghasil devisa bagi negara
Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional dan kemampuan sektor tersebut untuk bersaing pada abad yang akan datang. Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54% diantaranya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan produktifitas para petani Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan sebagainya.
Selama dasawarsa 1950an, masalah dasar yang dihadapi oleh pertanian rakyat di Indonesia tetap saja memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat. Produksi padi/gabah pada tahun 1951 di Jawa dan Madura diperkirakan 6,5 ton dengan hasil rata-rata 2,2 ton/hektar. Total produksi padi di Indonesia diperkirakan sekitar 10 juta ton. Banyak program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi/gabah, diantaranya program Bimas Gotong Royong. Namun pada tahunl986 Indonesia mencapai swasembada beras oleh karena keberhasilan adopsi varietas unggul berproduksi tinggi dan penggunaan pupuk yang lebih banyak (Oudejans, 2006).
Petani memainkan peranan sebagai inti dalam pembangunan pertanian. Petanilah yang memelihara tanaman dan menentukan bagaimana usaha taninya harus dimanfaatkan. Petanilah yang harus mempelajari dan menerapkan metoda-metoda baru yang diperlukan untuk membuat usaha taninya lebih produktif. (Mosher, 1985).
Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ada kemungkinan pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan atau faktor budaya lainnya. Disini diperlukan peran penyuluhan untuk meniadakan hambatan tersebut dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi.
Metode penyuluhan yang lebih menguntungkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan petani adalah metode kelompok karena ada umpan balik yang memungkinkan pengurangan salah pengertian antara penyuluh dan petani. Interaksi ini memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota kelompok (Van Den Ban, 2003).
Ide membuat suatu kelompok berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seorang diri. Individu terutama dalam masyarakat modern, merasa kurang mampu, kurang tenaga, kurang waktu dan tidak berdaya bila harus memenuhi sendiri kebutuhan dasar atas makanan, naungan dan keselamatan. Bekerja bersama dalam kelompok adalah lebih murah dari pada kunjungan individu. Penyuluh pembangunan (PP) jelas terbatas yang berarti bekerjasama dengan kelompok adalah lebih rendah biayanya. Alasan terbentuknya suatu kelompok adalah oleh karena beberapa orang mempunyai persoalan yang sama (Rusdi, 1999).
Pendekatan pengembangan kelompok bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama (Kartasapoetra, 1991).
Sasaran pengembangan kelompok adalah siapa saja yang berminat terutama mereka yang kerapkali terabaikan, seperti kelompok masyarakat yang miskin, kaum perempuan, mereka yang berpendidikan rendah, dan juga mereka yang cacat serta kelompok lainnya. Mereka yang terabaikan merupakan bagian dari masyarakat, mereka juga mempunyai potensi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki (Sastraatmadja, 1993).
Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya (Dinas Pertanian Kota X, 2008).
Sejak dulu, diantara tanaman bahan makanan, padi merupakan tanaman utama para petani Indonesia. Padi dapat ditanam di lahan kering (up-land) maupun lahan basah atau biasa disebut sawah (wet-land). Sawah berperan dominan dalam produksi padi karena pada umumnya padi memang ditanam di lahan jenis ini. Peningkatan produksi padi bermula pada awal dan berlangsungnya Pelita I, terutama hingga tingkatan swasembada. Usaha peningkatan produksi padi tersebut berkat usaha bimbingan teknis oleh pemerintah kepada para petani secara serius, juga didukung oleh perbaikan infrastruktur secara fisik (jalan desa dan irigasi) maupun prasarana ekonominya. Beras dianggap sebagai komoditi strategis yang dominan dalam ekonmi Indonesia karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kebutuhan beras setiap tahun bertambah sesuai pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dan juga karena kebutuhan per kapita meningkat. Meningkatnya kebutuhan per kapita disebabkan oleh beralihnya penduduk bukan pemakan beras menjadi pemakan beras sebagai makanan pokoknya (Adiratma Roekasah, 2004).
Tren naik dan turunnya produksi padi sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu luas panen dan produktifitas, dimana produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktifitas dalam suatu musim tanam atau periode tertentu. Petani di Kecamatan X pada umumnya adalah petani tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah. Berdasarkan sensus pertanian diketahui produksi padi sawah di kecamatan tersebut masih rendah (7.871 ton) dengan luas lahan 1.537 Ha meskipun di daerah tersebut sudah ada kelompok tani. Berikut adalah luas lahan sawah dan rata-rata produksi padi di Kecamatan X:
** tabel sengaja tidak ditampilkan **
Kecamatan X terdiri dari 30 desa, dimana ada beberapa desa yang Luas Lahan padi sawah kurang dari 10 Ha dengan produksi rata-rata 2 ton/ha. Hal ini disebabkan karena beberapa desa tersebut menanam tanaman perkebunan dan juga karena beberapa desa ada yang irigasinya sudah tidak baik lagi sehingga petani terpaksa tidak menanam padi sawah.
Sementara beberapa desa lainnya memiliki luas lahan 70 ha dengan produksi 5 ton/ha. Desa Y luas lahan 100 ha dengan produksi sekitar 6 ton/ha. Desa Z luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 4,5 ton/ha. Desa X luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 5 ton/ha. Berdasarkan hasil sensus tersebut peneliti terdorong untuk mengetahui sudah sejauh mana peranan kelompok tani dalam peningkatan ststus sosial ekonomi petani padi sawah khususnya di desa X Kecamatan X maka perlu diadakan penelitian secara ilmiah.
B. Identifikasi Masalah
Masalah yang perlu diteliti adalah 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) perbedaan tingkat kosmopolitan, perbedaan tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, 3) perbedaan produktifitas petani, perbedaan pendapatan petani, 4) perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X selama 3 tahun terakhir, 5) kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas.
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) menganalisis perbedaan tingkat kosmopolitan, tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, produktifitas petani, pendapatan petani, serta perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X, 3) mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.
D. Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan masukan bagi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam membuat program penyuluhan pertanian untuk meningkatkan status sosial ekonomi petani.
2) Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3) Sebagai bahan untuk membuat skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas X.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara malalui ekspor dan sebagainya. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara sektor-sektor yang lain (Soekartawi,1993).
Menjelang abad ke-21, di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, terjadi suatu perubahan paradigma pembangunan secara drastis. Pada masa-masa awal sesudah memperoleh kemerdekaannya, paradigma pembangunan yang dominan di negara-negara tersebut adalah industrialisasi. Selain diharapkan dapat mengangkat harkat hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, secara politis industrialisasi juga akan menyejajarkan kedudukan negara-negara tersebut dengan negara-negara Barat, yang sebagian besar adalah negara-negara yang pernah menjajah mereka. Akibat dominasi dari paradigma industrialisasi dalam proses pembangunan, maka pembangunan sektor pertanian relatif ditelantarkan. Bahkan ada anggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor pertanian pada total pendapatan negara. Sebaliknya, apabila jumlah kontribusi sektor pertanian pada pendapatan nasional tetap tinggi, maka negara tersebut tetap dianggap sebagai negara yang terbelakang (Soetrisno, 2006).
Namun, tidak demikian dengan sektor pertanian, sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Jika semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara yang sedang berkembang, setelah krisis menimpa negara-negara tersebut, pembangunan sektor pertanian kemudian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga (Soetrisno,2006).
Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Karena sektor pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa yaitu :
1. Mencukupi pangan dalam negeri
2. Penyediaan lapangan kerja dan berusaha
3. Penyediaan bahan baku untuk industri, dan
4. Sebagai penghasil devisa bagi negara
Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional dan kemampuan sektor tersebut untuk bersaing pada abad yang akan datang. Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54% diantaranya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan produktifitas para petani Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan sebagainya.
Selama dasawarsa 1950an, masalah dasar yang dihadapi oleh pertanian rakyat di Indonesia tetap saja memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat. Produksi padi/gabah pada tahun 1951 di Jawa dan Madura diperkirakan 6,5 ton dengan hasil rata-rata 2,2 ton/hektar. Total produksi padi di Indonesia diperkirakan sekitar 10 juta ton. Banyak program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi/gabah, diantaranya program Bimas Gotong Royong. Namun pada tahunl986 Indonesia mencapai swasembada beras oleh karena keberhasilan adopsi varietas unggul berproduksi tinggi dan penggunaan pupuk yang lebih banyak (Oudejans, 2006).
Petani memainkan peranan sebagai inti dalam pembangunan pertanian. Petanilah yang memelihara tanaman dan menentukan bagaimana usaha taninya harus dimanfaatkan. Petanilah yang harus mempelajari dan menerapkan metoda-metoda baru yang diperlukan untuk membuat usaha taninya lebih produktif. (Mosher, 1985).
Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ada kemungkinan pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan atau faktor budaya lainnya. Disini diperlukan peran penyuluhan untuk meniadakan hambatan tersebut dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi.
Metode penyuluhan yang lebih menguntungkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan petani adalah metode kelompok karena ada umpan balik yang memungkinkan pengurangan salah pengertian antara penyuluh dan petani. Interaksi ini memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota kelompok (Van Den Ban, 2003).
Ide membuat suatu kelompok berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seorang diri. Individu terutama dalam masyarakat modern, merasa kurang mampu, kurang tenaga, kurang waktu dan tidak berdaya bila harus memenuhi sendiri kebutuhan dasar atas makanan, naungan dan keselamatan. Bekerja bersama dalam kelompok adalah lebih murah dari pada kunjungan individu. Penyuluh pembangunan (PP) jelas terbatas yang berarti bekerjasama dengan kelompok adalah lebih rendah biayanya. Alasan terbentuknya suatu kelompok adalah oleh karena beberapa orang mempunyai persoalan yang sama (Rusdi, 1999).
Pendekatan pengembangan kelompok bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama (Kartasapoetra, 1991).
Sasaran pengembangan kelompok adalah siapa saja yang berminat terutama mereka yang kerapkali terabaikan, seperti kelompok masyarakat yang miskin, kaum perempuan, mereka yang berpendidikan rendah, dan juga mereka yang cacat serta kelompok lainnya. Mereka yang terabaikan merupakan bagian dari masyarakat, mereka juga mempunyai potensi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki (Sastraatmadja, 1993).
Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya (Dinas Pertanian Kota X, 2008).
Sejak dulu, diantara tanaman bahan makanan, padi merupakan tanaman utama para petani Indonesia. Padi dapat ditanam di lahan kering (up-land) maupun lahan basah atau biasa disebut sawah (wet-land). Sawah berperan dominan dalam produksi padi karena pada umumnya padi memang ditanam di lahan jenis ini. Peningkatan produksi padi bermula pada awal dan berlangsungnya Pelita I, terutama hingga tingkatan swasembada. Usaha peningkatan produksi padi tersebut berkat usaha bimbingan teknis oleh pemerintah kepada para petani secara serius, juga didukung oleh perbaikan infrastruktur secara fisik (jalan desa dan irigasi) maupun prasarana ekonominya. Beras dianggap sebagai komoditi strategis yang dominan dalam ekonmi Indonesia karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kebutuhan beras setiap tahun bertambah sesuai pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dan juga karena kebutuhan per kapita meningkat. Meningkatnya kebutuhan per kapita disebabkan oleh beralihnya penduduk bukan pemakan beras menjadi pemakan beras sebagai makanan pokoknya (Adiratma Roekasah, 2004).
Tren naik dan turunnya produksi padi sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu luas panen dan produktifitas, dimana produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktifitas dalam suatu musim tanam atau periode tertentu. Petani di Kecamatan X pada umumnya adalah petani tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah. Berdasarkan sensus pertanian diketahui produksi padi sawah di kecamatan tersebut masih rendah (7.871 ton) dengan luas lahan 1.537 Ha meskipun di daerah tersebut sudah ada kelompok tani. Berikut adalah luas lahan sawah dan rata-rata produksi padi di Kecamatan X:
** tabel sengaja tidak ditampilkan **
Kecamatan X terdiri dari 30 desa, dimana ada beberapa desa yang Luas Lahan padi sawah kurang dari 10 Ha dengan produksi rata-rata 2 ton/ha. Hal ini disebabkan karena beberapa desa tersebut menanam tanaman perkebunan dan juga karena beberapa desa ada yang irigasinya sudah tidak baik lagi sehingga petani terpaksa tidak menanam padi sawah.
Sementara beberapa desa lainnya memiliki luas lahan 70 ha dengan produksi 5 ton/ha. Desa Y luas lahan 100 ha dengan produksi sekitar 6 ton/ha. Desa Z luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 4,5 ton/ha. Desa X luas lahan 70 ha dengan produksi sekitar 5 ton/ha. Berdasarkan hasil sensus tersebut peneliti terdorong untuk mengetahui sudah sejauh mana peranan kelompok tani dalam peningkatan ststus sosial ekonomi petani padi sawah khususnya di desa X Kecamatan X maka perlu diadakan penelitian secara ilmiah.
B. Identifikasi Masalah
Masalah yang perlu diteliti adalah 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) perbedaan tingkat kosmopolitan, perbedaan tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, 3) perbedaan produktifitas petani, perbedaan pendapatan petani, 4) perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X selama 3 tahun terakhir, 5) kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas.
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui 1) kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan status sosial ekonomi petani, 2) menganalisis perbedaan tingkat kosmopolitan, tingkat adopsi teknologi padi sawah petani, produktifitas petani, pendapatan petani, serta perbedaan perubahan pola konsumsi petani sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani X, 3) mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.
D. Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan masukan bagi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam membuat program penyuluhan pertanian untuk meningkatkan status sosial ekonomi petani.
2) Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3) Sebagai bahan untuk membuat skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas X.
